Selisih Rp10 Triliun di Anggaran MBG 2027, BGN Diminta Hitung Ulang dan BPOM Kantongi Rp509 Miliar
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan DPR setelah Anggota Komisi IX Zainul Munasichin mendapati adanya potensi selisih anggaran hingga Rp10 triliun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) 2027. Berdasarkan perhitungan hari efektif sekolah sebanyak 205 hari dengan biaya Rp15.000 per porsi untuk 72,4 juta penerima, kebutuhan anggaran semestinya berada di kisaran Rp222 triliun, sementara alokasi tercatat Rp232,5 triliun. BGN diminta menghitung ulang agar sisa anggaran dapat dialihkan untuk aktivasi dapur di wilayah 3T.
Menanggapi dinamika tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyatakan pihaknya terbuka untuk melakukan efisiensi anggaran dan berjanji tidak akan melakukan pengadaan yang tidak perlu atau jor-joran. Sikap ini merespons wacana sebelumnya dari eks Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang sempat berniat menekan anggaran MBG di bawah Rp200 triliun. BGN memastikan akan membahas ulang kebutuhan anggaran secara cermat di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan yang baru.
Selain kesiapan anggaran BGN, pengawasan program strategis ini turut diperkuat melalui pelibatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kepala BPOM Taruna Ikrar mengonfirmasi bahwa instansinya telah disetujui menerima alokasi anggaran sebesar Rp509 miliar—dari pengajuan awal Rp1,2 triliun—guna mengawal keamanan pangan MBG, melakukan mitigasi risiko keracunan, serta mengambil sampel secara berkala di daerah rawan.