Dinamika pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keuangan Negara di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali memunculkan sejumlah usulan strategis terkait kebijakan fiskal dan tata kelola pemerintahan. Anggota Komisi XI DPR RI, Musthofa, secara khusus mengusulkan agar kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diatur dalam UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dapat dihapus. Menurutnya, penerapan opsen tersebut kerap menimbulkan problem di daerah dan memberatkan masyarakat sehingga memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Selain persoalan opsen pajak, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun turut membuka opsi agar batas atas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 3 persen dapat direvisi. Misbakhun menyoroti bahwa batasan 3 persen tersebut sejatinya tidak termuat sebagai norma hukum dalam batang tubuh UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, melainkan hanya tercantum pada bagian penjelasan. Ia menilai pemerintah perlu lebih fleksibel dalam melakukan ekspansi anggaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional keluar dari middle income trap, alih-alih berfokus kaku pada angka defisit semata.

Di sisi lain, pembahasan revisi UU Keuangan Negara juga menyoroti pentingnya penguatan tata kelola pengawasan melalui penegasan batas kewenangan antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan auditor internal pemerintah. Kejelasan regulasi ini dinilai krusial agar fungsi pengawasan pengelolaan keuangan negara dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan tidak tumpang tindih dalam penegakan hukum maupun audit instansi.

Sumber: Sumber 1, Sumber 2, dan Sumber 3