Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden kembali digelar di Mahkamah Konstitusi (MK). Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara tegas meminta majelis hakim menolak gugatan yang dilayangkan oleh Denny Indrayana beserta sejumlah pemohon lainnya. KPU menyatakan bahwa seluruh dokumen persyaratan pendidikan Gibran telah melalui proses verifikasi dan dinyatakan sah memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Di tengah jalannya persidangan, dinamika terjadi ketika Ketua MK Suhartoyo menegur Ketua Umum Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan, yang hadir sebagai pihak terkait. Suhartoyo meminta Andi untuk menyampaikan keterangannya secara biasa dan tidak perlu terlalu bersemangat. Sebelumnya, Andi menyoroti soal kedudukan hukum atau legal standing para pemohon yang bukan berstatus sebagai pasangan calon presiden maupun wakil presiden.

Selain itu, Hakim Konstitusi Arsul Sani turut memberikan catatan khusus terkait dokumen pendidikan Gibran di University of Technology Sydney (UTS) College, Australia. Arsul bercerita bahwa dirinya juga pernah menempuh kursus di lembaga tersebut saat masih bernama Insearch Learning Center.

Berbekal pengalamannya, Arsul mencecar KPU untuk merinci dan memperjelas proses verifikasi jenjang pendidikan tersebut. Ia menekankan pentingnya kejelasan bentuk kelulusan program pathway, apakah setara matrikulasi atau foundation, agar menjadi pembelajaran administrasi pemilu yang lebih baik ke depannya.

Sumber: Sumber 1, Sumber 2, dan Sumber 3