Partai Golkar secara resmi menyatakan kekecewaannya atas penetapan politikus Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyayangkan sikap Fahd yang tidak jera dan bertobat setelah sebelumnya sempat dua kali dipidana dalam kasus korupsi yang berbeda. Rentetan rekam jejak atau "hattrick" kasus hukum ini dinilai merusak marwah partai sehingga akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi jajaran kepengurusan ke depannya.

Fahd kembali terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung di wilayah Kabupaten Bogor. Dalam pengembangan penyidikannya, KPK mengungkap bahwa mereka saat ini tengah mengusut tiga klaster korupsi besar yang terjadi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Ketiga klaster tersebut meliputi praktik suap perizinan HGB, gratifikasi rotasi atau promosi jabatan internal, serta dugaan pungutan liar pada layanan pertanahan secara umum.

Selain itu, lembaga antirasuah juga menyoroti adanya keberadaan "struktur bayangan" di luar struktur birokrasi resmi kementerian. Struktur tak resmi ini disinyalir bertugas sebagai perantara dan pengepul dana suap yang menghubungkan pihak eksternal dengan penyelenggara negara. Saat ini, tim penyidik KPK tengah menelusuri lebih dalam mengenai alur perintah dari para pejabat tinggi dan menindaklanjuti temuan uang tunai sitaan bernilai fantastis yang mencapai Rp 106 miliar dari operasi senyap tersebut.

Sumber: Sumber 1, Sumber 2, dan Sumber 3