Kasus dugaan pungutan liar (pungli) berkedok tarif parkir sebesar Rp 1 juta per hari yang menimpa pengusaha food truck di kawasan Alun-alun Kidul (Alkid), Yogyakarta, berbuntut panjang dan memicu perhatian luas publik. Setelah video keluhan tersebut viral di media sosial, sejumlah warganet melancarkan aksi protes digital dengan memberikan ulasan atau review bintang satu secara massal pada akun Google Review milik pengusaha kuliner di kawasan tersebut. Menanggapi fenomena tersebut, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai tindakan warganet yang menyerang ulasan digital secara serampangan tergolong berlebihan.

Sultan HB X menegaskan bahwa juru parkir sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menentukan tarif sewa lahan secara sepihak. Ia menduga kuat bahwa praktik pungutan liar tersebut dijalankan oleh pihak atau juru parkir ilegal yang tidak terdaftar secara resmi. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta sebelumnya juga telah mengonfirmasi bahwa pihaknya tidak pernah menerbitkan izin parkir untuk kendaraan jenis truk maupun melegalkan juru parkir di kawasan Alkid.

Di sisi lain, Keraton Yogyakarta melalui Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura GKR Condrokirono memastikan bahwa operasional food truck tersebut sejatinya telah mengantongi izin resmi dari Keraton sesuai ketentuan yang berlaku. Pihak Keraton menegaskan bahwa pungutan liar berupa tarif parkir jutaan rupiah dan permintaan konsumsi sama sekali bukan bagian dari kebijakan maupun ketetapan keraton. Saat ini, Polresta Yogyakarta melalui Unit Reskrim dan Propam telah menurunkan tim untuk mengusut tuntas kasus pungli serta menyelidiki dugaan keterlibatan oknum aparat.

Sumber: Sumber 1 dan Sumber 2