Kasus dugaan pungutan liar (pungli) terhadap pengusaha food truck Bolosego di kawasan Alun-alun Kidul (Alkid), Yogyakarta, terus bergulir dan memasuki tahap penanganan internal kepolisian. Merespons keluhan viral mengenai tarif parkir hingga Rp 1 juta per hari dan jatah makan, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta aparat berwenang untuk mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat.

Sultan HB X menegaskan bahwa juru parkir sama sekali tidak memiliki hak maupun kewenangan untuk menarik biaya sewa lahan secara sepihak, terlebih mengingat pelaku usaha kuliner tersebut telah mengantongi izin resmi dari Keraton Yogyakarta. Menindaklanjuti insiden yang mencoreng citra pariwisata daerah tersebut, Propam Polresta Yogyakarta bergerak cepat dengan melakukan gelar perkara.

Dari hasil pemeriksaan, pihak kepolisian menetapkan seorang anggota Polsek Kraton berinisial Aipda S sebagai terduga pelanggar. Saat ini, oknum tersebut telah ditempatkan di tempat khusus (patsus) guna menjalani pemeriksaan pendahuluan dan akan segera diproses melalui mekanisme sidang disiplin. Di sisi lain, dua personel kepolisian lainnya dinyatakan tidak terbukti melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan keterangan saksi dan pihak manajemen Bolosego.

Pihak kepolisian juga telah memanggil dan memeriksa pemilik restoran beserta dua orang juru parkir setempat terkait rincian pungli. Meski salah seorang juru parkir mengklaim telah mengembalikan uang senilai Rp 3 juta kepada pihak pengusaha, Pemerintah Kota Yogyakarta dan aparat penegak hukum tetap berkomitmen mendalami unsur pelanggaran demi mencegah kejadian serupa terulang kembali.

Sumber: Sumber 1, Sumber 2, dan Sumber 3